SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkolaborasi dengan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan menggelar forum PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) di Kota Sorong pada 2–4 September 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua dengan menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi utamanya.Mengusung tema “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development,” forum strategis ini melibatkan lebih dari 1.030 peserta yang terdiri dari pemerintah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, dan mitra pembangunan. Fokus utama agenda ini mencakup perlindungan hak masyarakat adat, kedaulatan pangan, serta pengembangan ekonomi berbasis alam atau regeneratif.
“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi,” ujar Gubernur.
Gubernur juga secara khusus menyoroti urgensi perlindungan tanah ulayat dengan berjanji akan membantu pemetaan wilayah masyarakat adat guna mempercepat pengakuan hak-hak hukum mereka.
Lahir dari rangkaian pertemuan di Manokwari, Timika, dan Jayapura, PAPEDA Summit 2026 didorong oleh posisi strategis Tanah Papua yang menyimpan 34,2 juta hektare hutan primer serta 1,6 juta hektare mangrove. Melalui forum ini, paradigma pembangunan didorong agar tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga ekosistem alam dan meningkatkan kesejahteraan hidup lebih dari enam juta penduduk di Tanah Papua secara adil.
