Halmahera Timur– Di tengah pengetatan aturan belanja pegawai secara nasional, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) memastikan diri masih memiliki ruang untuk melakukan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal ini merujuk pada ketentuan syarat dasar belanja pegawai maksimal 30%yang akan diberlakukan penuh pada 1 Januari 2027 mendatang.
Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menjelaskan bahwa posisi keuangan daerah saat ini masih berada dalam batas aman dibandingkan beberapa daerah lain di Provinsi Maluku Utara.
Analisis Rasio Belanja Daerah
Berdasarkan data terbaru, rasio belanja pegawai Pemkab Haltim saat ini berada di angka 27,97% atau sekitar Rp403 miliar dari total APBD yang mencapai Rp1,4 triliun.
“Kami masih memiliki slot atau ruang untuk mengusulkan CPNS karena posisi kita belum menyentuh angka 30%. Ini berbeda dengan beberapa daerah lain di Maluku Utara yang sudah melewati batas tersebut, bahkan ada yang mencapai 50%,” ujar Ricky.
Pemetaan Jabatan dan Prioritas Formasi
Meski memiliki ruang fiskal, Pemkab Haltim tidak akan gegabah dalam mengusulkan jumlah formasi. Fokus utama tetap pada efisiensi dan kebutuhan riil di lapangan. Adapun langkah-langkah yang akan diambil adalah:
1. *Analisis Beban Kerja (ABK):* BKPSDM Haltim akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk memetakan beban kerja tenaga medis dan guru.
2. Redistribusi Tenaga Kerja: Sebelum mengusulkan formasi baru, pemerintah akan melakukan pemerataan. Jika ditemukan penumpukan tenaga guru di satu sekolah, maka akan dipindahkan ke sekolah yang kekurangan.
3. Fokus Formasi: Prioritas utama akan diberikan kepada:
Tenaga Pendidikan (Guru)
Tenaga Kesehatan (Medis)
Tenaga Teknis Strategis yang sangat dibutuhkan.
Berdasarkan data awal dari BKPSDM, diperkirakan terdapat sekitar 300 formasi yang akan diusulkan untuk tahun anggaran mendatang (2026/2027).
“Dalam satu atau dua minggu ke depan, kami targetkan data hasil pemetaan dan analisis jabatan sudah rampung. Setelah itu, barulah pemerintah daerah secara resmi mengusulkan formasi CPNS sesuai dengan kebutuhan riil yang telah divalidasi,” tutup Sekda.
