banner 728x250

Warga Kabupaten Semarang Terbantu dalam Aspek Ekonomi dan Kurangi Kesenjangan Sosial, Sertipikat Hasil Konsolidasi Tanah

Haltim-BM.Com_Kabupaten Semarang – Program Konsolidasi Tanah yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat sambutan positif dari masyarakat. Marlisa Ermiati (37), salah satu penerima sertipikat di Kabupaten Semarang, menilai program ini sangat membantunya dalam aspek ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

“Program ini bagus sekali karena kami sangat terbantu tentunya dalam hal perekonomian, jadi kami merasa tidak ada kesenjangan sosial antara kita semua sesama masyarakat,” ujar Marlisa Ermiati usai menerima Sertipikat Konsolidasi Tanah dari Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Kelurahan Susukan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (27/02/2025).

Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas program yang telah membawa perubahan besar bagi lingkungan tempat tinggalnya. “Seperti mimpi, seperti tidak percaya. Dulu lingkungan kami masih berantakan, belum rapi, belum tertata. Sekarang sudah lebih bagus dan tertata dengan baik,” tutur Marlisa.

Baca Juga :  Irjen Bangun Rasa Kebanggaan CPNS Kementerian ATR/BPNInspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menanamkan semangat kebanggaan dan tanggung jawab kepada para peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian ATR/BPN. Rasa bangga itu berdasar dari peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam menegakkan kedaulatan Indonesia. “Kita menjaga, sejengkal tanah kita kuasai, sejengkal tanah kita amankan. Itulah kedaulatan. Jangan sampai tanah kita diambil oleh negara lain. Siapa yang menjaga? Teman-teman ini juga nanti,” ujar Pudji Prasetijanto Hadi, di Aula Nusantara, Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Jumat (07/11/2025). Di momen pelatihan ini, Irjen Kementerian ATR/BPN juga menekankan pentingnya kesiapan mental dan semangat pengabdian para CPNS. Seluruh peserta harus siap ditugaskan di penjuru Indonesia. “Ada yang ditempatkan di perbatasan, ada yang di pulau terluar. Jadi jangan berangan-angan penempatan hanya di Pulau Jawa,” tutur Irjen Kementerian ATR/BPN di hadapan 331 peserta Latsar CPNS Angkatan I s.d. VIII Gelombang 1 Tahun 2025. Menurutnya, pengabdian sejati seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tercermin dari kesediaannya melayani di lokasi mana pun negara membutuhkan. “Lihatlah bahwa Indonesia ini sangat luas. Itulah tugas para peserta nantinya setelah menjadi PNS. Berat tugasnya,” pungkas Pudji Prasetijanto Hadi. (GE/RT) #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia

Tak hanya itu, Marlisa mengaku sertipikat dalam bentuk elektronik ini memberikan kemudahan bagi warga dalam pengurusan administrasi, termasuk jika ingin mengajukan pinjaman usaha. “Kalau kita mengurus sendiri mungkin butuh waktu bertahun-tahun, tapi berkat program ini kami sangat terbantu. Terima kasih kepada BPN yang sudah begitu peduli dengan masyarakat kecil seperti kami,” tambahnya.

Hal serupa dirasakan oleh Suyanto (45), warga Kabupaten Semarang yang juga baru hari ini menerima sertipikat. Menurutnya, program Konsolidasi Tanah yang mendukung sertipikasi ini membawa manfaat besar, terutama dalam akses jalan di lingkungannya.

“Kemarin tetangga di belakang rumah tidak punya akses jalan untuk mobil, alhamdulillah sekarang mobil bisa masuk. Awalnya hanya satu meter, kami bersama warga menambah satu setengah meter lagi, jadi sekarang lebarnya dua setengah meter. Mobil untuk material juga bisa masuk, jadi pembangunan lancar,” cerita Suyanto.

Baca Juga :  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Timur Siaga Angin Kencang

Suyanto juga menyoroti dampak ekonomi yang signifikan dari program ini. Harga tanah di daerahnya mengalami kenaikan pesat setelah akses jalan terbuka. “Manfaatnya luar biasa. Perekonomian juga jalan, UMKM di sini berkembang. Harga tanah pun naik, dari sebelumnya hanya Rp300 ribu per meter, sekarang bisa mencapai Rp1,5 juta per meter,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan ini Menteri Nusron menyerahkan sertipikat dengan didampingi Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran. (LS/RT/AL). Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *