Halmahera Timur – Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur turut berpartisipasi dalam agenda Focus Group Discussion (FGD) Mitigasi Masalah Agraria di Kawasan Transmigrasi Patlean yang diselenggarakan di Ruang Rapat Eselon, Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mengidentifikasi serta memitigasi berbagai permasalahan agraria yang terdapat di kawasan transmigrasi Patlean. Forum diskusi ini juga menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar informasi, menyampaikan pandangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung penanganan permasalahan agraria secara terpadu.
Pelaksanaan FGD ini berkaitan dengan Program Ekspedisi Patriot Tahun 2026, yang melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui penugasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) di kawasan Patlean, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, selama periode Agustus hingga November 2026. Tim tersebut berfokus pada penguatan ekonomi kawasan melalui kajian dan pengembangan potensi wilayah.
Partisipasi Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan kalangan akademisi. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan pertanahan, mendorong penyelesaian masalah agraria sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mendukung pengelolaan kawasan transmigrasi yang lebih tertata dan berkelanjutan.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama dalam menangani tantangan agraria di kawasan Patlean. Dengan koordinasi yang baik dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, upaya penataan pertanahan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen untuk terus mendukung koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, kepastian hukum hak atas tanah, serta pengelolaan kawasan transmigrasi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
