JAKARTA, BELEYMALUT.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengevaluasi hak atas tanah sebelas korporasi yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Penanganan dilakukan melalui penertiban Hak Guna Usaha sesuai hasil evaluasi dan ketentuan yang berlaku.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, langkah penertiban antara lain dapat berbentuk pencabutan hak seluruhnya atau sebagian, tidak memperpanjang HGU yang telah berakhir, maupun tidak menerbitkan HGU baru.
Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Bareskrim Polri terhadap perusahaan yang terindikasi terlibat karhutla. Status indikasi tidak boleh disamakan dengan putusan pengadilan atas kesalahan perusahaan, sehingga tindak lanjut perlu memperhatikan proses hukum.
Sumber: InfoPublik (terbit 9–11 November 2026). Disunting dan ditulis ulang oleh Redaksi Beleymalut.
