HALTIM – Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur membuka ruang pengaduan dan konsultasi bagi pekerja atau buruh yang mengalami persoalan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 dari perusahaan pertambangan maupun usaha sejenis di wilayah tersebut.
Hal itu tercantum dalam surat imbauan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halmahera Timur, Ir. Richard Sangadji, S.Hut., M.Sc., IPM., ASEAN Eng., bernomor 560/75/DTT-HT/XI/2026 yang mencantumkan tanggal 17 November 2026.
Surat yang dialamatkan kepada pimpinan perusahaan pertambangan dan perusahaan sejenis se-Kabupaten Halmahera Timur itu meminta perusahaan melaksanakan pembayaran THR dan memperhatikan ketentuan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026.
Perusahaan diimbau membayar THR lebih awal, meskipun batas akhir pembayaran menurut surat tersebut adalah tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Bagi pekerja yang sudah bekerja secara terus-menerus selama 12 bulan atau lebih, besaran THR adalah satu bulan upah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu bulan hingga kurang dari 12 bulan menerima THR secara proporsional berdasarkan masa kerja.
Selain THR pekerja perusahaan, surat tersebut memuat pemberian BHR bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi. Bonus diberikan dalam bentuk tunai oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir resmi dengan ketentuan paling sedikit 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir.
Surat Disnakertrans juga menyebut pemberian BHR Keagamaan paling lambat tujuh hari sebelum perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Ketentuan tersebut mengacu pada dua surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, yakni Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 mengenai THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan dan Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 tentang BHR Keagamaan bagi pengemudi dan kurir berbasis aplikasi.
Pekerja atau buruh di Halmahera Timur yang tidak menerima THR dari perusahaan pertambangan dan usaha sejenis dapat mengadukan persoalan tersebut kepada Bidang Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur.
Melalui surat imbauan ini, Kepala Disnakertrans Haltim mengingatkan pimpinan perusahaan untuk memenuhi hak pekerja dan memperhatikan ketentuan pembayaran THR dan BHR Keagamaan 2026.
