HALTIM – Bupati Halmahera Timur menerima Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan Tahun 2025 dan Tahun 2026 sampai dengan April.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kabupaten Halmahera Timur dan turut dihadiri Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPK RI dalam mengevaluasi pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar, khususnya dalam memastikan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan di daerah.
Pengendali Teknis (Dalnis) Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan secara nasional. Pemeriksaan juga berkaitan dengan upaya mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Dalnis meminta dukungan penuh dari perangkat daerah teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Menurutnya, kerja sama dan komunikasi yang baik antara OPD terkait dengan tim pemeriksa menjadi bagian penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan secara efektif.
“OPD teknis diharapkan dapat menjadi partner strategis bagi tim pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini, sehingga seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Halmahera Timur menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur siap memberikan dukungan terhadap seluruh rangkaian pemeriksaan.
Bupati berharap proses pemeriksaan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari evaluasi, tetapi juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki tata kelola pengelolaan bantuan operasional pendidikan agar semakin tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati juga menginstruksikan seluruh OPD terkait, khususnya perangkat daerah yang menangani sektor pendidikan, untuk memberikan dukungan maksimal kepada tim pemeriksa, termasuk menyiapkan data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Tim Pemeriksa BPK RI sehingga setiap tahapan pemeriksaan dapat berjalan secara lancar.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen menjadikan pemeriksaan kinerja tersebut sebagai momentum pembenahan tata kelola pemerintahan dan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan bantuan operasional pendidikan.
Melalui pengelolaan yang semakin baik dan tepat sasaran, bantuan operasional pendidikan diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi satuan pendidikan serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur.
