Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelesaian permasalahan pertanahan secara profesional, transparan, dan akuntabel, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur melaksanakan Rapat Gelar Kasus Awal. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan penanganan kasus pertanahan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap substansi permasalahan serta menentukan langkah penyelesaian yang tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat gelar kasus awal dihadiri oleh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur yang terkait dengan penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Melalui forum ini, dilakukan pemaparan kronologi perkara, telaah dokumen pendukung, analisis data yuridis dan fisik, serta pembahasan terhadap berbagai aspek yang menjadi pokok permasalahan guna memperoleh kesamaan persepsi dalam proses penanganannya.
Kegiatan ini merupakan implementasi komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mewujudkan penyelesaian sengketa pertanahan yang objektif, terukur, dan berlandaskan asas kepastian hukum. Dengan dilaksanakannya gelar kasus sejak tahap awal, setiap permasalahan dapat dianalisis secara menyeluruh sehingga menghasilkan rekomendasi penanganan yang tepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat ini, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa juga memperkuat koordinasi internal guna memastikan setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan secara cermat, profesional, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sinergi antarbidang di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur diharapkan mampu mendukung penyelesaian permasalahan pertanahan secara lebih cepat, tepat, dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak.
Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta kepastian hukum serta terwujudnya tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Halmahera Timur.
