Rombongan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang hadir meliputi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, serta Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan. Sementara itu, dari pihak legislatif, hadir jajaran pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Halmahera Timur, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, serta dua anggota komisi.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Maluku Utara, Muhammad Rakhmat, beserta tim evaluator.
Dalam pertemuan tersebut, Tim BPKP memaparkan secara rinci hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran TA 2026. Paparan difokuskan pada pengawalan lima sektor prioritas nasional yang menjadi objek evaluasi, yaitu
• Penurunan prevalensi stunting
• Peningkatan kualitas pendidikan
• Peningkatan pelayanan kesehatan
• Penguatan ketahanan pangan
• Percepatan pengentasan kemiskinan
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BPKP memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Bupati Halmahera Timur. Salah satunya adalah instruksi tegas kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektur Daerah, serta Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah.
Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sambutan hangat dan paparan komprehensif yang diberikan oleh BPKP Maluku Utara.
“Kehadiran kami hari ini, selain untuk berdiskusi langsung dengan tim evaluator, juga untuk mendampingi Komisi III DPRD dalam melakukan konsultasi terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi bagian krusial dari proses evaluasi ini,” ujar Ricky.
Senada dengan Sekda, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Ashadi Tajuddin, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan wujud nyata dari fungsi pengawasan legislatif.
“Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dan konfirmasi atas hasil rapat dengar pendapat yang sebelumnya telah kami lakukan bersama BP4D. Kami ingin memastikan penyusunan RPJMD Halmahera Timur semakin berkualitas, akuntabel, dan selaras dengan regulasi yang berlaku,” ungkap Ashadi.
Di akhir pertemuan, Sekretaris Daerah berharap koordinasi yang telah terjalin dengan baik ini dapat terus memperkuat sinergi antara Pemkab Halmahera Timur dan BPKP Maluku Utara. Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan akuntabel, demi percepatan kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur.
